Transaksi Digital: Teknologi “Pedang Longclaw” untuk Hadapi “Winter is Coming”

“Malam bagi makhluk-makhluk yang belum menyadari jati-dirinya, adalah saat di mana para bijak yang sadar akan jati-dirinya berada dalam keadaan jaga. Dan, siang bagi makhluk-makhluk yang menyadari diri, adalah malam bagi para bijak.” Bhagavad Gita 2:69

“Dengan banyaknya masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa ‘Winter is coming’,” tegas Jokowi saat menyampaikan pidatonya dalam Opening Plenary Pertemuan Tahunan IMF-World Bank pada 12 Oktober 2018.

Begitu mantan Walikota Surakarta itu memamungkasi paragraf kedua pidatonya itu, sontak ribuan hadirin yang membludaki Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, bertepuk tangan riuh. 

Winter is Coming” yang menjadi judul episode perdana dari serial “Game of Thrones” yang ditayangkan oleh jaringan TV kabel HBO ini kala itu memang tengah populer di sejumlah negara, termasuk di tanah air.

Jokowi tidak asal memilih “Winter is Coming” untuk mengilustrasikan kondisi global. Pasalnya, pendinginan perekonomian global sudah diprediksikan sebelumnya oleh lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Sementara, untuk Indonesia sendiri, menurut Kementerian Keuangan, realisasi pertumbuhan ekonomi per semester I 2018 tercatat sebesar 5,17 persen. Dan, sampai akhir tahun, pemerintah merilis pertumbuhan ekonomi hanya 5,2 persen.

Ilustrasi jaringan transaksi digital di Indonesia (Sumber: Tangkapan layar SPBI 2025)

Karenanya, “Winter is Coming” yang diucapkan Presiden Republik Indonesia bernama lengkap Joko Widodo itu bisa disebut sebagai wake up call.

Kurang lebih satu tahun kemudian, Jokowi mengingatkan bila “Winter is Coming” yang diprediksikannya itu benar-benar terjadi.

“Tahun lalu, dalam Annual Meeting IMF WB, saya menyampaikan bahwa akan datang musim dingin, ‘winter is coming‘. Sekarang coming-nya betul-betul ada,” ujarnya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, pada 28 November 2019 sebagaimana yang dikutip oleh sejumlah media.

Dan, perlu dicatat, saat Jokowi mengingatkan wake up call-nya itu, virus corona baru menjangkiti Wuhan, China. 

Pasca Bola Salju “Winter is Coming” Menggelinding

Pada 2 Maret 2020, Jokowi mengumumkan kasus pertama dan kasus kedua Covid-19 di Indonesia. Satu setengah bulan setelahnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seiring pelaksanaan PSBB, sekolah dan kampus diliburkan, destinasi pariwisata ditutup, pusat-pusat perbelanjaan “di-lockdown”, tempat makan diwajibkan buka sampai pukul 18.00, kantor diwajibkan melaksanakan work from home bagi karyawannya. 

Sejumlah tukang ojek online menunggu pesanan mie goreng yang diorder pelanggannya di Kanoman, Cirebon (Sumber. Dok. Pri)

PSBB bukan hanya dijalankan di DKI Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi) saja, melainkan juga di sejumlah daerah di tanah air, seperti Bandung, Cirebon, Banjarmasin, dan lainnya.

Sejak saat itu, seperti juga di negara-negara lainnya, suhu perekonomian nasional yang sesungguhnya sudah mendingin semakin mengarah ke proses pembekuan.

Proses pembekuan perekonomian yang diperparah oleh berkurangnya mobilitas manusia sebagai akibat dari penerapan PSBB ini langsung berdampak pada sektor-sektor informal. Banyak pengojek online dan pengemudi taxi online yang mengeluhkan penurunan penghasilannya. Sementara, untuk Jabodetabek saja, tercatat sekitar 7.500 warteg terpaksa tutup akibat sepi pembeli di masa pandemi.

Nasib serupa juga dialami oleh sektor formal. Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan tidak bisa dihindari lagi. Begitu juga dengan nasib sebagian karyawan lainnya yang terpaksa dirumahkan. 

Sampai 31 Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK maupun yang dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Belum diketahui berapa jumlahnya sampai akhir 2020.

Namun, pada 18 Januari 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjabarkan bahwa pada penghujung tahun lalu jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berkurang dari 54,45 juta pada akhir 2019 menjadi 51,75 juta pada akhir 2020 atau menyusut 4,9 persen.

Mendinginnya perekonomian menimbulkan kekhawatiran terulangnya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1998, bahkan seperti 1960-an. Kekhawatiran tersebut menguat setelah pada 3 Mei 2020 Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang sebesar Rp 600 triliun.

Saat menyampaikan pidatonya pada Oktober 2018 dan mengingatkan wake up call-nya pada November 2019, Jokowi pastinya tidak menyangka bila “winter” pada 2020 jauh lebih dingin dari dugaannya. Hal ini ditandai dari direvisinya proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari minus 1,7 persen menjadi di kisaran minus 2,2 persen hingga minus 1,7 persen.

Musim pageblug corona yang masih sulit diperkirakan ujungnya ini juga memaksa Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 dari di kisaran 5 persen menjadi 4,8 persen.

Bisa dibilang, virus corona yang menyerbu Indonesia dan negara-negara lainnya itu tak ubahnya seperti Wights dalam “Game of Thrones”. Pasukan yang beranggotakan orang-orang mati ini mampu mengubah manusia menjadi Wight hanya dengan menyentuhnya.

Transaksi Digital: a blessing in disguise di Masa Pageblug

Hari demi hari jumlah korban makhluk tak kasat mata itu terus bertambah. Pada 26 Januari 2021, menurut Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, jumlah total pasien mencapai 1.012.350 dengan 28.468 di antaranya meninggal dunia. Dan, bila mencermati grafik-grafik yang terkait pandemi Covid-19, mudah ditebak bila “winter” belum akan berlalu dalam beberapa bulan ke depan.

Dengan transaksi digital, sejumlah kebutuhan bisa dibeli tanpa perlu beranjak (Sumber: Dok. Pri)

Di tengah makin mengganasnya serangan virus corona yang memaksa manusia untuk mengurangi aktifitas luar ruangannya, manusia dipaksa mengeluarkan jurus-jurus adaptasinya. Bukan saja kemampuan membangun sistem imunitas tubuhnya, melainkan juga kemampuan akal pikiran manusia dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia. Salah satunya teknologi transaksi digital.

Pemanfaatan teknologi transaksi digital merupakan salah satu cara manusia beradaptasi di masa pandemi Covid-19. Lewat teknologi ini, manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti beras, telur, sayuran, daging, tiket pesawat, transfer uang, listrik, dan lainnya, tanpa harus meninggalkan anjuran “stay at home”. 

Maka tidak mengherankan bila Gubernur Bank Indonesia ( BI) Perry Warjiyo mengatakan transaksi digital sangat diminati masyarakat selama pandemi. Berdasarkan catatan BI, transaksi digital yang mencakup transaksi digital banking dan transfer meningkat 37,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). 

“Di balik pandemi Covid-19, digitalisasi menjadi satu pilihan model bisnis yang semakin diminati oleh masyarakat. Digital adalah pilihan, dan didukung perubahan preferensi masyarakat terhadap transaksi keuangan,” kata Perry dalam webinar Infobank Traditional Banks Vs Challanger Banks yang digelar pada 29 September 2020.

Pesatnya transaksi digital saat pandemi Covid-19 juga terjawab dari peningkatan uang elektronik sebesar 24,42 persen (yoy), namun di sisi lain, penggunaan kartu debit menurun 18,9 persen (yoy). 

Catatan BI tersebut didukung oleh pengamatan lapangan. Secara kasat mata saja, memasuki tahun 2020, terlihat spanduk-spanduk warung-warung penjual makanan yang mengumumkan warung tersebut telah bekerja sama dengan operator ojek online. Bahkan, sudah banyak penjual makanan kaki lima yang melakukan strategi marketing serupa. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu datang untuk memesan makanan yang diinginkannya. Dan, pembayaran pun bisa dilakukan lewat transaksi digital. 

Sementara, menurut hasil studi dari Google, Temasec, dan Bain & Company yang dirilis pada 11 November 2020, Indonesia memiliki potensi transaksi digital yang tinggi jika dibanding negara ASEAN lainnya. Pada 2020 Indonesia mencatatkan nilai transaksi sebesar US$ 44 miliar. Angka ini diprediksi akan melonjak mencapai US$ 124 miliar pada 2025. 

Melihat catatan dan hasil riset tersebut, bisa dikatakan bila pandemi Covid-19 sesungguhnya merupakan a blessing in disguise yang memberikan angin segar bagi akselerasi transformasi digital menuju era less contact economy.

Bidik UMKM Bank Indonesia Dongkrak Transaksi Digital lewat BSPI 2025

Meningkatnya transaksi digital di Indonesia didukung oleh dua faktor. Pertama, jumlah penduduk pada Desember 2020 yang menurut data Kementerian Dalam Negeri mencapai 271.349.889 jiwa. Dan, kedua, jumlah pengguna ponsel pintar yang lebih dari setengah populasi di Indonesia. Pada 2019, pengguna smartphone mencapai 63,3 persen dari populasi. Dan, diperkirakan pada 2025, angka tersebut meningkat menjadi 89,2 persen.

Proyeksi tersebut didukung pula oleh struktur demografis yang didominasi oleh generasi Y dan Z, Kedua generasi tersebut membawa Indonesia memiliki segmen konsumen paling prospektif untuk menyerap gelombang digitalisasi. Terdata lebih dari 60% dari populasi penduduk Indonesia berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun.

Menariknya lagi, pemanfaatan teknologi transaksi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi milenial. Bahkan, riset yang dilakukan perusahaan riset pasar Ipsos menemukan sebanyak 68 persen transaksi digital dilakukan oleh generasi milenial. 

Melihat potensi meningkatnya transaksi digital tersebut, pada Mei 2020 Bank Indonesia meluncurkan cetak biru (blueprint) sistem pembayaran tahun 2025.

“Mei 2019, saya meluncurkan blue print sistem pembayaran tahun 2025. Waktu itu kita luncurkan karena trennya sangat cepat,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada 29 September 2020 lalu.

Makanan ringan olahan hutan mangrove hasil olahan UMKM di Karangsong Indramayu (Sumber: Dok. Pri)

Blue Print Sistem Pembayaran 2025 (BSPI 2025) adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. 

Sebagaimana yang tertulis dalam “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital” yang dipublikasi Bank Indonesia pada 28 November 2019, “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di era digital. End state dari Blueprint tersebut direpresentasikan oleh Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang diwujudkan melalui lima inisiatif utama, yaitu; Open Banking, Sistem Pembayaran Ritel, Infrastruktur Pasar Keuangan, Data, dan Pengaturan, Perizinan, Pengawasan.” 

Dalam visinya, SPI 2025 mengarah pada upaya membangun konfigurasi ekonomi-keuangan digital yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lewat SPI 2025 ini, BI ingin menggaet para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha yang tidak terhubung dengan sistem perbankan agar bisa masuk dalam sistem.

“Ini bisa diintegrasikan dari pedagang UMKM yang un-bankable disambungkan dengan digital melalui merchant, open banking dan fintech. Kami membangun infrastruktur untuk integrasi secara end to end,” kata Perry.

Dua pengrajin batik tulis di Desa Kalitengah, Kabupaten Cirebon, tengah membatik (Sumber: Dok. Pri)

Upaya BI yang menyasar pelaku UMKM sangatlah tepat.

 Pertama, jumlah UMKM yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Kedua, dari 64 juta UMKM yang bergabung dengan e-commerce baru sebanyak 8 juta atau hanya 14 persen.

Ketiga, banyak UMKM yang tidak memiliki rantai distribusi bagi produk-produknya. Akibatnya, penyaluran produk dari UMKM ke konsumen akhir kerap menemui kendala.

Keempat, selama pandemi Corona Covid-19, sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pengusaha tersebut yang harus gulung tikar karena permintaan jatuh. Tetapi, di sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama masa pandemi ada 170.152 pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM baru.

Karenanya, sekalipun banyak dari UMKM yang gulung tikar, namun Kementerian Koperasi dan UKM juga mencatat penjualan di e-commerce naik hingga 26 persen atau mencapai 3,1 juta transaksi per hari selama masa pandemi Covid-19.

Kelima, langkah BI ini sejalan dengan upaya Kementerian Koperasi dan UKM yang tengah mendorong dan mempercepat UMKM agar go digital.

Dengan langkah BI tersebut, tidak mustahil bila pada 2021 ini transaksi e-commerce dapat meningkat menjadi Rp 337 triliun dari Rp 253 triliun yang dicapai pada tahun sebelumnya. Dan, pada 2022 nanti, seperti yang dirilis Sirclo, transaksi e-commerce dapat meningkat lebih dari empat kali lipat dengan torehan Rp 910 triliun.

Transaksi Digital: Longclaw untuk Hadapi Pandemi sekaligus Perisai dari Denda Rp 5 M

Pandemi Covid-19 memaksa pergerakan pelaku ekonomi menurun drastis. Secara mikroskopis, melambatnya pergerakan atom membuat temperatur sebuah benda menurun. Untuk meningkatkan suhu perekonomian, maka atom-atom perekonomian harus digerakkan. 

Dengan tiga karakter yang dimilikinya, yaitu aman, murah, sekaligus cepat, transaksi digital merupakan salah satu elemen dari sebuah reaktor ekonomi yang dapat menggerakkan atom-atom perekonomian nasional.

Di masa pageblug ini, teknologi transaksi digital memiliki kelebihan lantaran kemampuannya yang dapat menciptakan less contact economy. Karenanya, teknologi ini juga merupakan salah satu mitigasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan manusia menjaga jarak antar sesamanya.

Dengan demikian, teknologi transaksi digital ini bagaikan pedang Longclaw milik tokoh John Snow dalam “Game of Thrones”. 

Jadi, dengan memanfaatkan teknologi transaksi digital, masyarakat bukan saja melakukan anjuran “jaga jarak’, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian nasional.

Masalahnya, sebagaimana teknologi baru lainnya, transaksi digital pun memiliki tantangan dalam sosialisasinya. Salah satunya adalah sosialisasi tentang keamanannya.

Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi dan Edukasi QRIS (QR Code Indonesian Standar) kepada pelaku ekonomi dan sejumlah nasabah Bank di Atrium Matos Mall .Mamuju, pada 11 Maret 2020 (Sumber: Dok. Pri)

Soal keamanan transaksi digital sudah tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, Bank Indonesia mewajibkan pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS merupakan sistem pembayaran digital terintegrasi sehingga dapat menjamin keamanan transaksi.

Satu lagi yang mungkin dilupakan. Dengan menggunakan teknologi transaksi digital sesungguhnya masyarakat telah menghindari denda dan hukuman pidana. Pasalnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Larangan Masyarakat Untuk Merusak Uang Kertas, merusak uang rupiah dapat dikenakan ancaman pidana 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dengan demikian, transaksi digital bukan saja pedang untuk hadapi “winter is coming”, tetapi juga perisai dari pidana dan denda.

Kalau begitu, tunggu apa lagi, yuk gunakan transaksi digital untuk memajukan perekonomian nasional.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Tinggalkan komentar

Pos Terkait

Pos Lainnya