Skandal Jiwasraya: Temuan Rp 100 Triliun PPATK Dihindari, Tanda Tanya Mengakhiri

Setelah PPATK mengungkapkan temuannya, muncul dua pertanyaan, apakah tancap gas Kejaksaan Agung tersebut dimaksud sebagai upaya melindungi sejumlah pihak dan apakah dalam laporan yang dialamatkan ke Kejaksaan Agung, Rini Soemarno juga menyinggung soal aliran uang seperti yang diungkap oleh PPATK?

Skandal Jiwasraya sepertinya bakal berujung pada sebuah tanda tanya besar. Ini lantaran Kejaksaan Agung masih juga belum mempublikasikan laporan Rini Soemarno. Apa yang sebenarnya dilaporkan Rini? Kenapa Kejaksaan Agung masih juga menutupinya?

Belum juga Kejaksaan Agung membuka isi laporan Rini, PPATK mengumumkan temuan aliran dana Rp 100 triliun yang terkait skandal Jiwasraya. Temuan mengejutkan PPATK yang ujug-ujug keluar dari dalam perut bumi ini seolah pukulan telak ke arah “rahang” kinerja Kejaksaan Agung. 

Aliran Rp 100 Triliun Temuan PPATK yang Dihindari Kejaksaan Agung

Pada 3 September 2020, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuannya. Menurut PPATK, ada transaksi menyimpang pada skandal korupsi dan pencucian uang asuransi Jiwasraya dalam kurun waktu Januari 2008 sampai Agustus 2020. Angkanya tanggung-tanggung: Rp 100 triliun.

“Itu meliputi uang keluar masuk Jiwasraya dengan MI (manager investasi) atau pihak lain. Kami masih melakukan penyelidikan secara total untuk menyimpulkan mana transaksi yang normal dan yang dianggap quote and quote mencurigakan,” ungkap Kepala PPATK Dian Ediana Rae sebagaimana dikutip Detik.com.

Temuan PPATK semakin menguatkan bila kerugian Jiwasraya tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi pasar. Pasalnya, transaksi yang berlangsung selama kurun waktu 12 tahun tersebut juga termasuk transaksi saham, reksa dana, dan pihak lain.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI di Jakarta tersebut, Dian juga menguatkan indikasi fraud dalam skandal Jiwasraya.

“Instruksi dilakukan pihak-pihak terafiliasi emiten yang sudah dikendalikan arranger, HH (Heru Hidayat), JHT (Joko Hartono), dan MM (Moudy Mangkey). Keputusan MI dilakukan secara tidak independen. Kami mengindikasikan terdapat fraud dalam pengelolaan Asuransi Jiwasraya,” tegas Dian (Sumber: Tempo.co)

Dan, menariknya, angka Rp 100 triliun kemungkinan masih dapat bertambah mengingat penelusuran PPATK belum final.

Temuan PPATK ini menarik bukan hanya karena angkanya yang fantastik, tetapi juga karena tidak dilibatkannya PPATK oleh Kejaksaan Agung dalam skandal Jiwasraya. Ini semakin menguatkan dugaan adanya upaya melokalisasi skandal Jiwasraya guna melindungi sejumlah pihak.

Upaya Kejaksaan Agung menutupi keterlibatan sejumlah pihak itu juga tersendus dari belum dipublikasikannya laporan Rini Soemardi. Bahkan, Rini sampai saat ini belum dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus Jiwasraya. Bukan hanya itu, Rini sebagai pelapor pun tidak dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Tiga hari sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin dan enam hari sebelum pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju, Menteri BUMN Rini Soemarno meneken surat laporan. Surat yang diberi nomor SR-789/MBU/10/2019 itu diteken Rini pada 17 Oktober 2019. Ketika itu Rini masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

Ketika Rini Soemarno mengirimkan surat cintanya, tongkat Jaksa Agung masih dipegang Muhammad Prasetyo. Setelah masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober 2019, tongkat itu kemudian diestafetkan kepada ST Burhanuddin.

Atas laporan yang dilayangkan Rini tersebut, Burhanuddin langsung tancap gas. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT–33/F.2/Fd.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 diteken

Namun, setelah PPATK mengungkapkan temuannya, muncul dua pertanyaan, apakah tancap gas Kejaksaan Agung tersebut dimaksud sebagai upaya melindungi sejumlah pihak dan apakah dalam laporan yang dialamatkan ke Kejaksaan Agung, Rini Soemarno juga menyinggung soal aliran uang seperti yang diungkap oleh PPATK?   

Pepesan Kosong Dakwaan Jaksa

Jumlah aliran dana Rp 100 triliun yang diungkap PPATK jauh di atas jumlah kerugian negara sebesar Rp 16 triliun yang didakwakan Kejaksaan Agung. Perbedaan angka yang teramat sangat mencolok ini semakin menguatkan kecurian bila Kejaksaan Agung bermain-main dalam skandal Jiwasraya.

Seperti dalam artikel “Skandal Jiwasraya: Pepesan Kosong Dakwaan Jaksa”  kecurigaan terhadap Kejaksaan Agung juga terbaca dari pasal-pasal yang didakwakan kepada keenam tersangka.

Dalam skandal Jiwasraya, Kejagung mengenakan pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer dan subsidernya. 

Untuk dakwaan primer, Kejagung menerapkan Pasal 2 ayat 1. Pasal ini mengancam pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal ini juga menyertakan denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Pada pasal di atas terdapat frase “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pertanyaannya, berapa dari total kerugian Jiwasraya yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Sampai sekarang, jaksa belum juga menyebutkan angkanya. Apakah keseluruhan dari kerugian Jiwasraya masuk ke kantong pelaku?

Kalau jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka jeratan kepada para pelaku tidak lebih dari sekadar pepesan kosong belaka. Dan ini sangat disayangkan karena dalam kasus ini ditemukan sejumlah temuan upaya menutupi tindak pidana.

Salah satunya, perintah dari Joko Hartono untuk menghancurkan ponsel yang dipakai Moudy Mangkey. Moudy yang juga asisten Direktur PT Himalaya Energy Piter Rasiman ini juga diperintahkan untuk membersihkan riwayat transaksi Jiwasraya pada email periode Desember 2009.

Jaksa memang menambah dakwaan berupa Pasal 3 Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan dakwaan tersebut hanya disasarkan kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Hanya saja jika dihitung jumlah duit yang dicuci kedua terdakwa hanya Rp 12,7 miliar. Jauh di bawah kerugian yang dialami Jiwasraya.

Bisa jadi pasal pencucian uang tadi dipakai sebagai bentuk “pelarian” lantaran jaksa tidak bisa menggunakan pasal-pasal gratifikasi ataupun pasal-pasal suap. Dan, lagi-lagi, dakwaan jaksa dalam kasus Jiwasraya tidak lebih dari pepesan kosong belaka.

Dari kepepeskosongan itu mememunculkan kesan dakwaan disusun tergesa-gesa untuk mendahului laporan investigasi PPATK. Ini bisa dilihat dari jauhnya selisih temuan PPATK dengan jumlah uang yang dicuci para terdakwa. Besarnya selisih tersebut mengindikasikan adanya upaya melindungi sejumlah pihak yang kecipratan atau menerima aliran dana Rp 100 triliun.

Siapa sajakah yang kecipratan aliran dana Rp 100 triliun, inilah tanda tanya yang akan menandai akhir dari skandal Jiwasraya.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Tinggalkan komentar

Pos Terkait

Pos Lainnya