Skandal Jiwasraya: 1 Surat “Cinta” Rini Soemarno untuk 3 Lelaki

Tiga hari sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin dan enam hari sebelum pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju, Menteri BUMN Rini Soemarno meneken surat laporan. Surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung itu sejatinya dialamatkan kepada tiga lelaki.

Adalah Rini Soemarno yang menuliskan sekaligus melayangkan surat “cintanya” kepada Kejaksaan Agung. Surat “cinta” berisikan skandal Jiwasraya yang diberi nomor SR-789/MBU/10/2019 itu diteken Rini pada 17 Oktober 2019. Ketika itu Rini masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

Rini Soemarno (Sumber: Medcom.id

Surat itu pastinya dikirim Rini lantaran tanggung jawab serta rasa cintanya pada BUMN yang dikomandoinya selama 5 tahun, dari 2004 sampai 2009. 

Surat laporan yang berisikan laporan dugaan tindak pidana yang merugikan negara sebesar Rp 16,81 triliun ini menarik. Pasalnya, sejatinya surat “cinta” tersebut bukan menyasar enam pelaku yang kebetulan semuanya berjenis kelamin lelaki. Tapi, ada 4 lelaki lainnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin 

Ketika Rini Soemarno mengirimkan surat cintanya, tongkat Jaksa Agung masih dipegang Muhammad Prasetyo. Setelah masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober 2019, tongkat itu kemudian diestafetkan kepada ST Burhanuddin.

Atas surat “cinta” yang dilayangkan Rini tersebut, Burhanuddin langsung tancap gas. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT–33/F.2/Fd.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 diteken. Selanjutnya, pada 27 Desember 2019, adik kandung politisi PDIP Mayor Jenderal purnawirawan TB Hasanuddin ini mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap 10 nama yang berpotensi menjadi tersangka.

ST Burhanuddin (Sumber: Tribunnews)

Dari 10 nama yang awalnya dikantongi Kejaksaan Agung sebelumnya, sekarang baru enam orang yang didudukkan di kursi terdakwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta. 

Keenamnya adalah mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Selain ketiganya, Kejagung  juga mendakwa tiga pelaku lainnya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Namun, seperti yang ditulis dalam pos Skandal Jiwasraya: Pepesan Kosong Dakwaan Jaksa ini. Arah dakwaan jaksa dalam kasus Jiwasraya sangat tidak jelas. Misalnya, sampai sekarang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum mengungkapkan besaran duit dari total Rp 16.81 triliun yang masuk ke kantong terdakwa.

Menariknya, meskipun kasus dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari laporan Rini Soemarno, namun hingga saat ini JPU belum menghadirkan Rini sebagai saksi di persidangan. Bahkan, informasi tentang pemanggilan Rini oleh Kejaksaan Agung pun belum ada.

Bukan hanya itu, sampai sekarang Kejaksaan Agung belum mempublikasikan isi dari surat Rini Soemarno. Media hanya memberitakan bahwa Rini melaporkan adanya fraud dalam skandal Jiwasraya.

Ada apa dengan Kejaksaan Agung? Ada apa dengan ST Burhanuddin?

Presiden Joko Widodo

Nama Rini Soemarno diumumkan sebagai Menteri BUMN pada 27 Oktober 2014. Tidak lama setelah itu, elit-elit PDIP tanpa henti menggoyang kursinya. Meskipun demikian, Rini tetap menduduki kursinya hingga pemerintahan periode pertama Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2019.

Pada 23 Oktober 2019, Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju. Ada nama yang diumumkan kembali menduduki jabatan sebelumnya. Ada yang digeser kursinya. Ada juga yang namanya tidak disebut seperti 5 tahun yang lalu.

Jokowi (Sumber: Kompas.com)

Ketika itu Jokowi tidak menyebut nama Rini Soemarno seperti pengumuman kabinet pada periode pertamanya.. Artinya, Jokowi tidak melanjutkan keberadaan sosok Rini di pucuk Kementerian Menteri BUMN atau menggeser Rini ke kementerian lainnya.

Memilih calon menteri pastinya memerlukan banyak pertimbangan. Dan, membutuhkan banyak waktu. Rini yang pada 2014 didapuk Jokowi sebagai Ketua Tim Transisi pastinya tahu persis soal itu. Karenanya, bisa jadi, Rini sudah tahu bila servisnya sudah tidak lagi dilanjutkan Jokowi beberapa hari sebelum pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2020.

Enam hari sebelum pengumuman, Rini meneken surat “cintanya” yang dikirimkan kepada Kejaksaan Agung. Benar saja, belum genap 100 hari masa periode keduanya, Jokowi sudah dihajar habis lewat isu Jiwasraya. Jokowi juga  dituduh menggunakan dana Jiwasraya untuk kampanyenya.

“Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu, problem ini sudah, yang dalam tiga tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan masalah yang ringan,” ujar Jokowi saat berdiskusi bersama wartawan di Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur pada 18 Desember 2019 seperti yang dikutip Wartaekonomi.co.id.

Skandal Jiwasraya mencuat pada Oktober 2018, Ketika itu Jiwasraya menunda pembayaran 711 polis produk bancassurance yang diberi nama Jiwasraya Saving Plan. Total pembayaran yang ditunda senilai Rp 802 miliar. Kesalahan investasi dituding sebagai penyebabnya.

Produk bermasalah yang diluncurkan pada 2013 tersebut sebenarnya dikonstruksikan untuk menutupi kerugian yang dialami Jiwasraya selama bertahun-tahun sebelumnya. Ibaratnya, Jiwasraya Saving Plan itu seperti tangga yang menimpa Jiwasraya yang terjatuh.

Meskipun Jiwasraya sudah merugi sebelum menduduki kursi kepresidenannya, sebagai presiden Jokowi wajib bertanggung jawab atas persoalan keuangan yang membelit perusahaan asuransi plat merah tersebut.

Rini, lewat surat “cinta” yang dikirimkannya ke Kejaksaan Agung seolah memberikan pekerjaan rumah yang sulit kepada Jokowi dan Menteri BUMN penggantinya, Erick Thohir.

Menariknya, selain laporannya kepada Kejaksaan Agung, sampai sekarang belum satu pun media yang menginformasikan strategi Rini dalam penyelamatan keuangan Jiwasraya. Padahal, saat memangku Presiden Direktur Astra International, Rini diketahui berhasil menyelamatkan perusahaan otomotif yang didirikan William Soerjadjaja dari terjangan badai krisis moneter 1998. 

Lebih dari itu, Rini juga dikenal jagoan dalam urusan keuangan. Lantaran keahliannya itu, penyandang gelar sarjana ekonomi dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini pernah ditunjuk sebagai staf ahli Departemen Keuangan Republik Indonesia pada 1998.

Karenanya, bisa dibilang, surat “cinta” Rini Soemarno juga merupakan tantangan kepada Menteri BUMN pelanjut Rini. Apakah Erick Thohir mampu membalas surat “cinta” Rini?

Boss Bakrie Group Aburizal Bakrie

Di atas selembar kertas kecil terdakwa kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro menuliskan informasi yang didapatnya. Kertas itu kemudian diberikan Benny kepada salah seorang kuasa hukumnya, Bob Hasan, pada 26 Juni 2020. saat keduanya berada di Polda Metro Jaya. Selanjutnya, informasi tersebut beredar luas setelah sejumlah media memberitakannya.

Tulisan tangan Benny Tjokrosaputo yang menyinggung Bakrie Group.

“Saya berbicara ada dasarnya. Waktu diperiksa di Kejagung dan BPK, para penyidik (jumlahnya banyak) membuka dan menunjukkan data di depan saya.

Dari kejadian tersebut saya baru tahu bahwa saham saham Grup Bakrie sangat banyak dan diperoleh dengan harga jauh lebih tinggi.

Kemudian saya juga mengecek kebenarannya setiap ketemu terdakwa, pengurus-pengurus Jiwasraya. Jawabannya: Benar bahwa Jiwasraya banyak membeli/bertransaksi saham-saham Grup Bakrie terutama sebelum 2008.”

Itulah sebagian dari tulisan tangan Benny yang diberi judul “Fakta Berita”. Dalam tulisan itu Benny menyebut adanya pembelian saham Grup Bakrie oleh Jiwasraya.

Informasi yang diungkap Benny alias Bentjok sebenarnya bukan bukan barang baru. Pasalnya, tiga bulan sebelumnya Tempo sudah memberitakannya. Tempo menginformasikan bahwa tim audit yang diturunkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan transaksi saham repo atau repurchase agreement senilai Rp 3 triliun pada kurun waktu 2004-2006. Namun, hingga “jatuh tempo” Bakrie Group tidak pernah menebusnya.

Transaksi repo saham Bakrie Group ini tidak mungkin terungkap bila skandal Jiwasraya tidak dilaporkan Rini Soemarno. Dengan kata lain, surat “cinta” Rini juga menciprati Aburizal Bakrie alias Ical.

Rini dan Ical sebenarnya memiliki hubungan baik. Sebelum namanya diumumkan sebagai sebagai Menteri BUMN pada 28 Oktober 2014, Rini menjabat Dewan Komisaris PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Rini tercatat mengundurkan diri dari anak perusahaan Bakrie Group tersebut pada pada 30 Agustus 2014.

Rini jugalah sebagai ketua tim transisi yang menemani Jokowi bertemu empat mata dengan Ical di Restoran Kuntskring Paleijs, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada sore 14 Oktober 2014 atau enam hari sebelum pelantikan Jokowi-JK. 

Sulit dipercaya jika Rini tidak mengetahui adanya pembelian repo saham Bakrie Group oleh Jiwasraya. Pasalnya, bukan saja lantaran Rini sebagai Menteri BUMN bertanggung jawab pada kekayaan negara yang ditanamkan di Jiwasraya. Lebih dari itu, Rinilah yang meminta BPK dan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit investigasi Jiwasraya pada Oktober 2018. Dan hasil audit investigasi BPKP sudah diterima Rini pada awal Januari 2019. 

Karenanya, bisa jadi, bila surat “cinta” Rini Soemarno tersebut sebenarnya juga dialamatkan kepada Aburizal Bakrie. Selanjutnya, lewat suratnya itu, secara tersirat Rini menantang Erick Thohir untuk menagih repo saham Bakrie. 

Bila melihat waktu penandatanganannya yang hanya tiga hari sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin dan 6 hari sebelum pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju, bisa jadi surat “cinta Rini merupakan ungkapan kekecewaannya. 

Tetapi, apapun itu, sulit meraba “jiwa” surat “cinta” Rini. Pasalnya, sampai saat ini isinya masih misterius lantaran Kejaksaan Agung belum mengungkapkannya.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Tinggalkan komentar

Pos Terkait

Pos Lainnya