Skandal Jiwasraya: “Rampoklah BUMN Mumpung Menterinya Erick Thohir”

Lewat opsi Erick ini, publik boleh saja mengatakan bila sekarang BUMN bukan hanya sekadar sapi perah, tetapi juga brankas yang siap dirampok.

Penyehatan, tepatnya penyehatan kembali karena sebenarnya sudah berulang kali disehatkan, PT Jiwasraya sepertinya bakal berjalan mulus tanpa harus memutar otak dan menguras banyak tenaga. 

Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ternyata memilih menggelontorkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk membantu penyelesaian klaim perusahaan asuransi plat merah itu pada 2021.

Bailout Jiwasraya: Sri Mulyani Inkonsisten

Saat berdialog dengan founder dan Chairman CT Crop Chairul Tanjung dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020, di Ritz Carlton Jakarta pada 26 Februari 2020, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN telah menyampaikan dokumen berisi tentang tiga alternatif penyelesaian gagal bayar oleh Jiwasraya kepada DPR. Salah satu dari alternatif itu adalah menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Menteri Keuangan nggak pernah bilang nggak ada duit, uang itu selektif untuk apa saja. Untuk masalah Jiwasraya secara corporate governance sekarang ini ditangani oleh Kementerian BUMN, karena memang sebagai BUMN di mana keseluruhan pengelolaan BUMN itu ada di dalam kewenangan Kementerian BUMN yang bicara tentang corporate governance,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip CNBCIndonesia.com

“Namun di sisi lain juga fairness itu terhadap seluruh pemegang polis maupun fairness terhadap keuangan negara. Karena itu adalah sesuatu yang harus dibuat secara seimbang,” tambah Sri.

Namun, pada akhirnya, Sri menyetujui opsi penggelontoran dana. Menurut media, anggaran penyelamatan Jiwasraya senilai 20 triliun itu ditetapkan dalam bentuk PMN di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI. Rencananya, pemerintah tidak hanya membantu Jiwasraya, ada sejumlah Badan Usaha Milik Negara lainnya yang juga bakal mendapatkan suntikan dana. 

Menurut Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 15 September 2020, total dana yang akan digelontorkan sebesar Rp 37,38 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 6 kali lipat dari yang dikucurkan pada tahun sebelumnya. Dan lebih dari 54 % disetorkan untuk Jiwasraya.

Strategi penyehatan Jiwasraya ini menarik bukan saja lantaran seolah pemerintah cari gampangnya saja, melainkan juga diambil pada saat negara tengah menghadapi krisis ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19.

Padahal, bakal terjadinya resesi ekonomi dipastikan sendiri oleh Sri. Menurut Sri, proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%.

“Forecast terbaru kita pada September untuk 2020 adalah minus 1,7% sampai minus 0,6%. Ini artinya, negatif territory kemungkinan terjadi pada kuartal 3,” kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa pada 22 September 2020 sebagaimana yang dikutip oleh Detik.com.

Ironisnya, pada 2007 Sri Mulyani diketahui menolak permintaan PMN dari Jiwasraya sebesar Rp 3 triliun. Padahal ketika itu permintaan diajukan Jiwasraya sebagai dampak dari krisis moneter 1998. Dan sekarang meskipun jelas-jelas Jiwasraya bangkrut bukan karena krisis tetapi lantaran dirampok, Sri justru mengabulkan penggelontoran dana hingga Rp 20 triliun 

Bailout Jiwasraya: Bukti BUMN bukan Sekadar Sapi Perah

Tetapi, Kementerian Keuangan dalam kasus Jiwasraya adalah sebagai ultimate shareholder (pemegang saham terakhir). Tanggung jawab terbesar ada di atas pundak Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, sejak akhir Februari 2020, Erick sepertinya hanya terfokus pada 1 opsi: Penyertaan Modal Negara. Erick sepertinya tidak mempunyai skema penyelamatan lain untuk dikerjakannya. 

Opsi yang dipilih Erick yang kemudian disetujui Sri Mulyani ini bukan saja menunjukkan kemalasannya sebagai pemegang tanggung jawab atas BUMN, tetapi juga ketiadaan sense of crisis di tengah pandemi dan ancaman resesi.

Erick seolah melupakan kemarahan Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juli 2020. Kemarahan itu diluapkan Jokowi lantaran melihat banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara,” ucap Presiden ketika itu.

Dari opsi yang digolkannya, sangat terang benderang bila Erick seolah tidak menganggap Indonesia tengah mengalami krisis. Karena itu, Erick tidak bekerja secara extraordinary sesuai yang diinginkan presiden.Bukan hanya itu, opsi penggelontoran duit rakyat yang dipilih Erick justru semakin membuat beban negara semakin berat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Lewat opsi bailout Jiwasraya ini, publik boleh saja mengatakan bila sekarang BUMN bukan hanya sekadar sapi perah, tetapi juga brankas yang siap dirampok.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Tinggalkan komentar

Pos Terkait

Pos Lainnya