Skandal Jiwasraya: Inikah Alasan Rini Soemarno tidak Disentuh?

Sikap Rini itulah yang memaksa penegak hukum untuk lebih berhati-hati bila hendak menyentuh Rini atau kelompoknya. Inilah yang memaksa para penegak hukum lebih memilih tidak memanggil Rini dan pihak-pihak lain yang sebenarnya terkait dalam kasus Jiwasraya.

Sidang kasus Jiwasraya sudah memasuki tahap pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Namun demikian, sejak sidang perdana digelar pada 3 Juni 2020, Rini Soemarno sebagai pelapor tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jangankan dihadirkan, Kejaksaan Agung pun tidak melakukan pemeriksaan terhadap Menteri BUMN 2014-2019 itu.

Lewat surat laporan bernomor SR–789/MBU/10/2019 yang ditekennya pada 17 Oktober 2019 Rini Soemarno yang saat itu masih menjabat Menteri BUMN melaporkan adanya dugaan fraud di PT Asuransi Jiwasraya.

Genap dua bulan kemudian atau pada 17 Desember 2019, laporan itu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT–33/F.2/Fd.2/12/2019.

Menariknya, Rini belum sekalipun memberikan pernyataannya terkait surat laporannya tersebut. Dan sepanjang kasus Jiwasraya berjalan baik sebelum dan sesudah memasuki tahap persidangan, perempuan kelahiran 9 Juni 1958 itu pun belum sekalipun menanggapinya.

Sebaliknya, sampai sidang kasus Jiwasraya telah memasuki tahap pembacaan pledoi, Kejagung belum mempublikasikan isi dari surat laporan Rini. Institusi Adhyaksa itu hanya mengungkapkan adanya dugaan fraud atau kecurangan yang terjadi di Jiwasraya, tanpa sedikitpun merincinya. Bukan hanya itu, bahkan, Kejagung pun tidak melakukan pemeriksaan terhadap Rini sebagai pelapor.

Soal pemanggilan untuk pemeriksaan Rini, Kejagung hanya pernah mengatakan akan memeriksa Rini bila ada relevansinya. 

“Belum sampai sana. Saya akan memeriksa saksi-saksi yang mengarah ke tindak pidana dulu.” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin  saat memberikan keterangan resmi investigasi tahap awal di BPK RI, Jakarta, pada 8 Januari 2020 sebagaimana yang dikutip Kompas.com.

“Apakah akan ada relevansinya? kami belum tahu. Kalau dari lingkaran ini ada yang menuju ke situ, pasti. Tapi sampai saat ini belum ada,” sambungnya.

Padahal, salah seorang terdakwa sekaligus mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS), Syahmirwan mengungkapkan adanya permintaan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham kepada Direksi PT AJS pada periode 2008-2018 agar Jiwasraya harus tetap berjalan kendati tengah dibelit problem insolvent neraca keuangan perseroan yang tercatat minus Rp 6,7 triliun.

Jika mencermati tindak-tanduk Kejagung terhadap Rini beserta laporannya, patut diduga bila ada sesuatu yang dimainkan oleh Kejagung dalam skandal yang disebut-sebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,81 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno melaporkan adanya fraud di PT Jiwasraya pada 17 Oktober 2019. Melihat waktunya, laporan itu dilayangkan Rini kepada Kejagung hanya berselang tiga hari jelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode keduanya dan empat hari jelang pengumuman anggota Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan Jokowi pada 21 Oktober 2019.

Jika melihat rentang waktu antara pengiriman surat laporan bernomor SR–789/MBU/10/2019 dengan pengumuman anggota kabinet yang hanya berselang empat hari, maka Rini sudah mendengar informasi bila dirinya tidak lagi mendapatkan jabatan untuk masa periode pemerintahan.

Setelah mengetahui dirinya tidak lagi mendapat jabatan, Rini menyadari sepenuhnya bila dukungan kepada dirinya sudah mengendur, bahkan musnah. Di sisi lain, Rini yang menyadari sepenuhnya bila kedudukannya sebagai Menteri BUMN sudah digoyang sejak 2015 melihat sinyal ancaman yang menyasar ke arah dirinya dan kelompoknya. 

Tercatat ada sembilan kasus yang melibatkan petinggi BUMN selama Rini menjabat sebagai Menteri BUMN. Kesembilan petinggi BUMN tersebut terlibat dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi. Sembilan di antaranya bahkan ditangkap dalam operasi tangkap tangan

Situasi itulah yang mendorong Rini Soemarno tergerak untuk mendahului melancarkan serangan. Maka dikirimkanlah surat laporan bernomor SR–789/MBU/10/2019. Sejatinya, surat tersebut dilayangkan Rini bukan saja kepada Kejaksaan Agung, tetapi juga kepada Jokowi, Aburizal Bakrie, dan Erick Thohir. 

Setelah melaporkan dugaan fraud di Jiwasraya, Rini kemudian tinggal menunggu situasi. Selama situasi masih nilainya aman, Rini tidak menjaga jarak sejauh mungkin dari skandal Jiwasraya. Sebaliknya, bila ancaman kepada dirinya atau kelompoknya semakin kuat maka Rini akan buka mulut.

Sikap Rini itulah yang memaksa penegak hukum untuk lebih berhati-hati bila hendak menyentuh Rini atau kelompoknya. Inilah yang memaksa para penegak hukum lebih memilih tidak memanggil Rini dan pihak-pihak lain yang sebenarnya terkait dalam kasus Jiwasraya.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Tinggalkan komentar

Pos Terkait

Pos Lainnya