Skandal Jiwasraya: Pepesan Kosong Dakwaan Jaksa

Dua jeratan jaksa dalam skandal Jiwasraya yang meruguikan negara Rp 16.81 triliun bisa jadi tidak lebih dari pepesan kosong belaka.

Skandal Jiwasraya disebut-sebut telah merugikan negara sebesar Rp 16,81 triliun. Tepatnya, Rp 16.807.283.375.000. Diungkapkannya kerugian negara dalam dakwaan jaksa tersebut mencengangkan. Pasalnya, besaran kerugian negara yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini hampir tiga kali lipat bailout Bank Century yang tercatat sebesar Rp 6.76 triliun.

Kemudian muncul polemik. Ada yang mengatakan kalau kerugian yang diderita Jiwasraya otomatis merugikan negara. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Persekongkolan Petinggi Jiwasraya-Manajer Investasi

“Terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun, dan kerugian negara akibat investasi dari reksadana sebesar Rp 12,16 triliun,” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada 9 Maret 2020 sebagaimana yang dikutip Kompas.com.

Jiwasraya (Sumber: Kompas.com)

Berdasarkan temuan BPK tadi, Kejagung mendakwa 6 terduga pelaku. Keenamnya adalah mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Selain ketiganya, Kejagung  juga mendakwa tiga pelaku lainnya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Sidang Jiwasraya Stemplet.com
Sidang Jiwaraya (Sumber: Detik.com)

“Akibat perbuatan terdakwa Heru Hidayat bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,” kutip salah seorang Jaksa Penuntut Umum dari berkas dakwaan yang tebalnya 202 halaman. 

Menurut dakwaan jaksa, keenamnya melakukan kesepakatan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan akuntabel selama 2008 hingga 2018.

Dalam dakwaannya jaksa juga menuduh keenamnya bersekongkol membeli dan/atau menjual saham-saham tersebut yang pada akhirnya tidak menghasilkan keuntungan. Sementara, analisis yang dilakukan dalam pengelolaan investasi saham serta reksadana tersebut hanya sebuah formalitas. 

“Mengatur dan mengendalikan 13 manajer investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksadana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto,” dakwa Jaksa.

Ketiga mantan petinggi Jiwasraya tadi, menurut JPU, mengetahui bila produk reksadana tersebut tidak menguntungkan sehingga tidak dapat menunjang operasional perusahaan. Namun, ketiganya tetap menyetujui.

Selain itu, untuk Heru dan Benny, JPU mendakwa keduanya memberikan uang, saham, dan fasilitas lain kepada ketiga mantan petinggi Jiwasraya. Heru dan Benny alias Bentjok memberikan uang dan saham senilai Rp 5.5 miliar kepada Hendrisman. Uang dan saham juga diberikan kepada Syahmirwan sebanyak Rp 4,8 miliar, sedangkan Hary menerima Rp 2,4 miliar.

Benarkah Skandal Jiwasraya Merugikan Negara?

Jiwasraya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan usaha di sektor asuransi milik negara ini berbadan hukum perseroan terbatas (PT).

Modal Jiwasraya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Lantaran sudah dipisah, secara akuntansi, keuangan Jiwasraya tidak ada hubungannya lagi dengan keuangan negara. Dengan demikian, baik keuntungan yang didapat ataupun kerugian yang dialami Jiwasraya tidak berdampak pada keuangan negara.

Jadi, secara akuntansi, kerugian Rp, 16,81 triliun yang dialami Jiwasraya bukanlah kerugian negara. 

“Keuangan BUMN atau BUMD yang berbentuk PT bukanlah keuangan negara, melainkan keuangan PT sebagai badan hukum,” terang pakar hukum ekonomi Universitas Indonesia (UI), Erman Rajagukguk, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Mahfud MD (MMD) Initiative, pada 10 Maret 2017 seperti yang dikutip Hukumonline.com.

Lebih jauh Erman menjelaskan, karena berstatus hukum PT, posisi atau kedudukan negara dalam BUMN adalah selaku pemegang saham. Jika dirugikan, sebagai pemegang saham, negara dapat mengajukan gugatan perdata kepada dewan komisaris atau jajaran direksi. Langkah ini sudah diatur dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Lewat fatwa No. WKMA/yud/20/VIII/2006, Mahkamah Agung menegaskan, “Keuangan BUMN (persero) bukan lagi merupakan keuangan Negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN.”

Kemudian, pada 18 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No 48 dan 62/PUU-XI/2013. Dalam putusannya itu MK mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.

Selain bersumberkan pada Pasal 33 UUD 45, MK menguatkan keputusannya dengan menyertakan Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah,” bunyi pasal di atas.

Jadi, menurut MK, uang negara yang ditanamkan dalam BUMN etap merupakan bagian dari kekayaan negara. Dengan dasar itulah dua institusi audit negara, BPK dan BPKP, melakukan audit terhadap BUMN.

Dengan begitu. Kerugian Jiwasraya memang tidak memapar APBN. Ini karena duit Jiwasraya tidak dicatatkan dalam pembukuan APBN. 

Tetapi, karena Jiwasraya dimodali negara yang duitnya dikeluarkan dari APBN, maka saham negara yang ditanamkan dalam Jiwasraya termasuk bagian dari kekayaan negara. Oleh karenanya, kerugian yang dialami Jiwasraya pastinya juga merugikan negara.

Pepesan Kosong Dakwaan Jaksa

Akibat kerugian negara tersebut, Kejagung mengenakan pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer dan subsidernya.  

Untuk dakwaan primer, Kejagung menerapkan Pasal 2 ayat 1. Pasal ini mengancam pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal ini juga menyertakan denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Pada pasal di atas terdapat frase “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pertanyaannya, berapa dari total kerugian Jiwasraya yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Sampai sekarang, jaksa belum juga menyebutkan angkanya. Apakah keseluruhan dari kerugian Jiwasraya masuk ke kantong pelaku?

Kalau jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka jeratan kepada para pelaku tidak lebih dari sekadar pepesan kosong belaka. Dan ini sangat disayangkan karena dalam kasus ini ditemukan sejumlah temuan upaya menutupi tindak pidana. 

Salah satunya, perintah dari Joko Hartono untuk menghancurkan ponsel yang dipakai Moudy Mangkey. Moudy yang juga asisten Direktur PT Himalaya Energy Piter Rasiman ini juga diperintahkan untuk membersihkan riwayat transaksi Jiwasraya pada email periode Desember 2009.

Jaksa memang menambah dakwaan berupa Pasal 3 Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan dakwaan tersebut hanya disasarkan kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Hanya saja jika dihitung jumlah duit yang dicuci kedua terdakwa hanya Rp 12,7 miliar. Jauh di bawah kerugian yang dialami Jiwasraya.

Bisa jadi pasal pencucian uang tadi dipakai sebagai bentuk “pelarian” lantaran jaksa tidak bisa menggunakan pasal-pasal gratifikasi ataupun pasal-pasal suap. Dan, lagi-lagi, dakwaan jaksa dalam kasus Jiwasraya tidak lebih dari pepesan kosong belaka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Tinggalkan komentar

Pos Terkait

Pos Lainnya